News Sukamara – Pemprov DPRD Kalteng menyelaraskan tata kelola perpustakaan dan sistem kearsipan untuk memperkuat layanan informasi publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD menempatkan sektor literasi dan kearsipan sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemprov DPRD Kalteng mendorong perangkat daerah agar menerapkan standar pengelolaan perpustakaan yang modern dan terintegrasi. Pemerintah daerah mengarahkan setiap instansi untuk menata arsip secara sistematis, tertib, dan mudah diakses. Langkah ini membantu aparatur dalam pengambilan keputusan berbasis data dan dokumen yang akurat.
Baca Juga : Pemkab Barito Utara berencana bangun Jembatan KH Hasan Basri II
Selain itu, Pemprov DPRD Kalteng memperkuat sinergi lintas sektor melalui pembahasan kebijakan bersama. DPRD aktif memberikan masukan strategis agar regulasi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan berjalan efektif. Kolaborasi ini memastikan setiap kebijakan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi.
Pemerintah daerah juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan. Pelatihan dan pendampingan rutin mendorong petugas mengelola koleksi pustaka dan arsip secara profesional. Dengan SDM yang kompeten, layanan informasi publik menjadi lebih cepat, tepat, dan terpercaya.
Pemprov DPRD Kalteng menilai tata kelola perpustakaan dan kearsipan yang baik mampu mendukung pembangunan daerah. Perpustakaan berperan sebagai pusat literasi, sementara arsip menjadi bukti akuntabilitas kinerja pemerintah. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pelayanan.
Ke depan, Pemprov DPRD Kalteng berkomitmen melanjutkan pembenahan secara berkelanjutan. Pemerintah dan DPRD optimistis langkah penyelarasan ini mampu meningkatkan budaya literasi, menjaga memori kolektif daerah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah provinsi.
